SELAMAT ULANG TAHUN KABUPATEN MANOKWARI SELATAN YANG KE 5.

Capai Kata Sepakat, Pemda Kembali Bayar Lahan Perkantoran di Boundij

Akhirnya dicapai kata sepakat antara pemilik hak ulayat dengan Pemerintah Kabupaten Manokwari atas pembebasan lahan yang kini sedang dibangun kantor pemerintahan Kabupaten Manokwari Selatan di Boundij, Kampung Dembek, Distrik Momiwaren.

Jumat (3/2/2017) kembali dilakukan pembayaran senilai Rp 3,2 miliar. Yang diserahkan kepada 7 pemilik hak ulayat pemilik tanah tersebut. Masing-masing kelompok menerima sebesar Rp 457.100.000,- Kepala  Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otda) Setda Mansel, Adiri Jan Andy Mandowen dalam laporannya mengatakan pembayaran Rp. 3,2 miliar itu masing-masing Rp. 1,2 miliar dari anggaran tahun 2016 dan Rp. 2 miliar dari anggaran tahun 2017.

“Uang ini terdiri dari anggaran tahun 2016 kami ada anggarkan sebesar 1, 2 miliar, namun sampai akhir tahun 2016 belum kami realisasikan, masih urus berkaitan dengan luasan tanah dan status kepimilikan tanah akhirnya baru dikelir belakangan sehingga kami serahkan bersama dengan anggaran tahun 2017 sebesar Rp.2 miliar, sehingga total hari ini yang akan di serahkan sebesar Rp. 3,2 miliar,”jelas Mandowen.

Ia juga merincikan sejak dimulai pembangunan Pemda Mansel telah membayar dari tahun 2014 kepada pemilik hak ulayat yaitu tahun 2014 sebagai pembayaran pertama sebesar Rp. 793.000.00, kemudian tahun 2015 pemda kembali membayar sebesar Rp. 1 miliar.

Dalam pembayaran itu, kata Mandowen, Pemda Mansel tetap menaati aturan untuk membayar sesuai NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) agar tidak bertabarkan dengan hukum dan berakhir dengan masalah hokum, sehingga dirinya berharap masyarakat tetap mendukung Pemda dalam melaksanakan proses pembayaran ganti rugi tanpa menuntut diluar kemampuan daerah atau melawan undang-undang.

Bupati Manokwari Selatan, Markus Waran mengatakan, pembayaran atas tanah tersebut, terus mengalami penundaan, akibat belum adanya kata sepakat diantara pemilik hak ulayat atas tanah tersebut.

Oleh karena itu, dirinya meminta Kepala Pemerintahan dan Otda dan Asisten I Setda Mansel untuk mengumpulkan semua keluarga pemilik hak ulayat untuk duduk bersama, dan mengaturnya secara baik. Sehingga tidak ada lagi pro kontra. “Saya minta koordinasikan dengan dewan adat, tua-tua adat dan pemilik hak ulayat semua, dari kecil sampai yang tua-tua. Puji Tuhan, akhirnya ada kesepakatan bersama,” ungkap bupati.

Dalam kesempatan itu, bupati tegaskan, bahwa kedepan kantor pemerintahan akan mengalami peningkatan. Sehingga tanah di daerah itu untuk tidak dijual kepada pihak mana pun. “Ingat jika akan perkembangan pemerintahan, semua itu akan digunakan. Mau gempa kah, mau apakah, tidak boleh dijual sembarangan,” tegas bupati. 

Kronologis

Sebelum disepakati, berikut kronologisnya.

Pada 22 Desember 2015, dilakukan pertemuan antara Pemda Mansel bersama pemilik hak ulayat. Dengan hasil kesepakatan, pemda segera menentukan batas tanah lokasi pembangunan perkantoran.

Pada 22 Desember 2016, Pemda Mansel melaksanakan pembuatan peta lokasi tanah, yang dipergunakan untuk pembangunan perkantoran Manokwari Selatan oleh kantor pertanahan Kabupaten Manokwari. Sesuai lahan yang dibutuhkan pemda, seluas 254 hektar.

Pada 28 Desember 2016, dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh 75 orang undangan, sebagai keluarga pemilik ulayat. Dengan kesepakatan yaitu segera dilakukan pengukuran oleh pemilik hak ulayat, yang masuk dalam lokasi yang telah diukur oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari sesuai lahan yang dibutuhkan Pemda Mansel.

Pada 29 Desember 2016, antar pemilik hak ulayat tidak dapat melaksanakan pengukuran tanah, dikarenakan persoalan adat, sehingga tujuh kelompok nama (marga), yaitu Boas Aiba, Desember Mandacan, Barnabas Mandacan, Septer Aiba, Yeskiel Mandacan, Benyamin Ainusi dan Predrik Ainusi menyepakati, agar tanah dengan luas 254 hentar dibagi dengan adil dan merata. Maka tidak perlu dilakukan pengukuran oleh masing-masing kelompok.

Kemudian dari hasil kesepakatan pemilik hak ulayat, keluarga pemilik hak ulayat diadakan pertemuan pada 30 Desember 2016 bersama dengan pemda, untuk menyepakati agar dapat dituangkan dalam berita acara. Tetapi kesepakatan ini masih juga ada tarik menarik.

Sehingga dilakukan penundaan kesepakatan sampai 17 Januari 2017. Setelah dilakukan peninjauan ke lokasi oleh Pemda Mansel, setelah peta situasi tanah dipergunakan untuk pembangunan perkantoran Manokwari Selatan dibuat tim Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, sesuai luas 254 hektar mengalami perubahan  luasan menjadi 238,9 hektar. Dikarenakan ada pembangunan rumah permanen milik masyarakat dari Kampung Dembek, Distrik Momiwaren.

Dari kronologis di atas disepakati, tujuh kelompok marga yakni  Boas Aiba, Desember Mandacan, Barnabas Mandacan, Septer Aiba, Yeskiel Mandacan, Benyamin Ainusi dan Predrik Ainusi menyepakati untuk membagi secara rata hasil pembayaran atas tanah tersebut. (Kominfo Mansel)

Bupati Markus Waran menyerahkan uang pembayaran ganti rugi lahan perkantoran di Boundij

Bupati Markus Waran menyerahkan uang pembayaran ganti rugi atas lahan perkantoran di Boundij.