SELAMAT DATANG DI WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
  • 02/11/2016
  • Comments Off on Profil Manokwati Selatan

Profil Manokwati Selatan

INFORMASI UMUM                

1. Daerah Otonom Baru :

 

Kabupaten Manokwari Selatan
2. Luas Wilayah (km²)

–   Wilayah daratan

–   Wilayah khusus

(hutan lindung, margasatwa,dll)

–   Wilayah perairan

Total luas wilayah

 

:

:

 

:

:

 

 

± 2.812,44 Km²

± 985.40 Km²

 

± 665,75 Km²

± 3.468.19 Km²

3. Ibukota : Boundij Distrik Ransiki
4. Daerah Induk : Kabupaten Manokwari
5. Dasar Hukum Pemekaran : UU RI NO 23 Tahun 2012
6.  Proses Pemekaran Melalui Inisiatif
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 DPR RI
7. Nama Kepala Daerah/Penjabat : Markus Waran
8. Tanggal Peresmian : 22 April 2012
9. Tanggal Pelantikan DPRD : 30 Desember 2014
10. Nama Kepala Daerah Definitif : Markus Waran
11. Tanggal Pelantikan Kepala Daerah Definitif : 17 April 2016
12. Pejabat yang bertanggung jawab untuk mengisi inventarisasi data : Ketua BAPPEDA Kabupaten Manokwari Selatan
13. Alamat Kantor
– Telepon
– Fax
– E-Mail
Jln. Sujarwo Condronegoro Ransiki
—-
—-
—-

AKSESIBILITAS MENUJU LOKASI

DARI KE JENIS TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN
UMUM BIAYA (Rp) CARTER/SEWA BIAYA (Rp)
Jakarta Ibukota Provinsi Pesawat 6,680,000
Ibukota Provinsi Ibukota Daerah Induk Darat 50,000 2,000,000
Daerah Induk Daerah Otonom Baru Darat 50,000 2,000,000
TOTAL BIAYA 6,780,000

PETA AKSESIBILITAS MENUJU LOKASI

image002

  1. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
  2. PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
NO TAHAP PENYUSUNAN SKPD MASIH DRAFT AWAL SEDANG DIPROSES SUDAH SELESAI KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
1. Peraturan KDH Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Peraturan Bupati

(PERBUP)

2. Peraturan KDH Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Peraturan Bupati

(PERBUP)

3. Peraturan KDH Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah     Peraturan Bupati

(PERBUP)

4. Peraturan KDH Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Distrik     Peraturan Bupati

(PERBUP)

5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan Peraturan Daerah

(PERDA)

6. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan TentangPembentukan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan Peraturan Daerah

(PERDA)

7. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan TentangSekretariat Daerah dan Sekretariat DPRDdi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan Peraturan Daerah

(PERDA)

8. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tentang Distrik Peraturan Daerah

(PERDA)

9. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tentang Bangunan Gedung Di Kabupaten Manokwari Selatan Peraturan Daerah

(PERDA)

10. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tentang Rancana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Peraturan Daerah

(PERDA)

11. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bantuan Peraturan Daerah

(PERDA)

12. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Bantuan Peraturan Daerah

(PERDA)

13. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedeesaan dan Perkotaan Peraturan Daerah

(PERDA)

14. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tentang Pajak Hotel Peraturan Daerah

(PERDA)

15. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tentang Pajak Restoran Peraturan Daerah

(PERDA)

16. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tentang Pajak Hiburan Peraturan Daerah

(PERDA)

17. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tentang Pajak Penerangan Jalan Peraturan Daerah

(PERDA)

18. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tentang Pajak Reklame Peraturan Daerah

(PERDA)

19. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Peraturan Daerah

(PERDA)

20. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tentang Retribusi Gangguan Peraturan Daerah

(PERDA)

21. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Peraturan Daerah

(PERDA)

 2 BESARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

NO BESARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH DINAS DAERAH LEMBAGA TEKNIS DAERAH
1 2 3 3
1. 2 Asisten dan 8 Bagian 7 Dinas 5 Lembaga Teknis
2. 6 Distrik

 

  1. DATA PERSONIL
  2. PENGALIHAN PERSONIL
NO ASAL PERSONIL TARGET PENGALIHAN (ORG) REALISASI TAHUN 2015
REKAPITULASI MUTASI PNS* PERSENTASE(%)
1 2 3 4 5
1. DAERAH LAIN :
  A. PUSAT 0 11 100
  B. PROVINSI 10 15 150
  C. KAB/KOTA 10 19 190
2. KABUPATEN INDUK 621 606 97.58
641 651 101.56
  1. PENGISIAN PERSONIL (PNS) SECARA KESELURUHAN
NO. SATUAN KERJADAN/ATAU KECAMATAN ∑ PNS JUMLAH
GOLONGAN I GOLONGAN II GOLONGAN III GOLONGAN IV
TINGKAT PENDIDIKAN TINGKAT PENDIDIKAN TINGKAT PENDIDIKAN TINGKAT PENDIDIKAN
SD SMP SMP SMA D3 SMA D3 S1 S2 D3 S1 S2  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Distrik                          
1. Oransbari 9 14 2 1 4 30
2 Ransiki 9 4 4 4 2 23
3 Momi Waren 1 8 1 3 13
4 Neney 1 5 3 1 6 16
5 Tahota 4 1 1 1 7
6 Dataran Isim 5 3 6 14
II. Sekretariat
1 Sekretariat Daerah 3 2 3 21 7 3 39
2 Sekretariat DPRD 3 1 8 1 13
3 Sekretariat KPU 1 3 1 5
III. Dinas Daerah
1 Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Parawisata 45 9 35 11 64 26 23 1 214
2 Dinas Kesehatan 1 34 35 13 3 1 87
3 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 12 1 14
4 Dinas Kelautan dan Perikanan 2 12 1 15
5 Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan 6 14 1 21
6 Dinas Pertanian 4 1 8 10 3 26
7 Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana 12 2 14
IV. Lembaga Teknis Daerah
1 Inspektorat Kabupaten 1 9 1 1 12
2 Badan Perencanaan Pembangunan 2 1 2 1 11 2 19
3 Kantor Lingkungan Hidup 1 3 1 5
4 Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 2 1 2 5
5 Kantor Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung 1 1 1 4 1 8
TOTAL 20 19 18 119 20 94 29 195 1 26 43 7 591
  • PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

 PENGISIAN UNSUR PIMPINAN DPRD

NO KETUA/WAKIL KETUA KETERANGAN
∑ TARGET ∑ REALISASI
1 2 3 4
1 1 1 1 Ketua
2 2 2 2 Wakil Ketua
Jumlah 3 3 3

 

  1. PENGISIAN UNSUR ANGGOTA DPRD

 

NO ANGGOTA DPRD KETERANGAN
∑ TARGET ∑ REALISASI
1 2 3 4
 20  19 1 orang tidak dilantik
Jumlah 20 19 19 orang dilantik berdasarkan SK. Gubernur Propinsi Papua Barat, No. 171.2/264/12/2014
  1. PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB & URUSAN PILIHAN (PELAYANAN DASAR)
  2. SKPD YANG TELAH DIBENTUK
NO NAMA/NOMENKLATUR SKPD URUSAN WAJIB YANG SUDAH TERBENTUK DLM SKPD URUSAN PILIHAN YANG SUDAH                          TERBENTUK DLM SKPD
    RINCIAN URUSAN RINCIAN URUSAN
1 2 3 4
1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Parawisata Pendidikan dan Kebudayaan  Parawisata
2. Dinas Kesehatan Kesehatan
3. Dinas PU dan Perhubungan Pekerjaan Umum dan Perhubungan
4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sosial dan Tenaga Kerja Transmigrasi
5. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Dan KB Kependudukan dan Catatan Sipil
6. Dinas Pertanian Pertanian dan Kehutanan
7. Dinas Perikanan dan Kelautan  Perikanan
8. Bappeda Perencanaan Pembangunan
9. Badan Penangulangan Bencana Daerah Penangulangan Bencana
10. Badan  Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
11. Kantor Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
12. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlingdungan Masyarakat Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
13. Kantor Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Pemberdayaan Masyarakat
14. Inspektorat Pemerintahan Umum
15. Sekretariat Daerah :
Asisten Pemerintahan dan Kesra
–       Bagian Pemerintahan
–       Bagian Kesejahteraan Rakyat
–       Bagian Perekonomian
Asisten Administrasi
–       Bagian Keuangan
–       Bagian Organisasi dan Hukum
–       Bagian Kepegawaian
–       Bagian Umum
16. Sekretariat DPRD

–     Bagian Keuangan

–      Bagian Rapat Risalah dan Produk Hukum

–      Bagian Umum

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian serta Urusan
17. Sekretariat KPU Penyelenggaraan Pemilukada
18. Distrik Oransbari
19. Distrik Ransiki
20. Distrik Momi Waren
21. Distrik Neney
22. Distrik Tahota
23. Distrik Dataran Isim
  1. PENDIDIKAN
  1. Jumlah Tenaga Pendidik/Guru 
NO. DISTRIK TENAGA PENDIDIK TK/Sederajat TENAGA PENDIDIK SD/Sederajat TENAGA PENDIDIK

SLTP/Sederajat

TENAGA PENDIDIK SMU/Sederajat TENAGA PENDIDIK SMK/Sederajat
SMA/ SPG D2 D3 S1 S2 total SMA/ SPG D2 D3 S1 S2 total D1 D3 S1 S2 total D3 S1 S2 total D3 S1 S2 total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Ransiki 8 1 1 10 24 2 2 21 1 50 1 2 27 1 31 1 26 1 28 2 12 14
2 Momi Waren 4 3 1 8 27 4 5 18 54 25 25 21 21
3 Neney   29 8 37 8 8 15 15
4 Tahota   3 1 4  
5 Dataran Isim   9 7 16 7 7
6 Oransbari 6 3 9 27 7 1 30 65 1 16 17 17 17
Jumlah 18 4 5 27 119 13 8 85 1 226 2 2 83 1 88 1 79 1 81 2 12 14
TOTAL 436

 

  1. Jumlah Siswa Pertingkat Pendidikan
NO. KECAMATAN JUMLAH SISWA PERTINGKAT PENDIDIKAN
TK SD SLTP SMU SMK
1 2 3 4 5 6 7
1 Ransiki 125 1511 530 248 110
2 Momi Waren 81 817 161 160 0
3 Neney 0 901 82 109 0
4 Tahota 0 152 0 0 0
5 Dataran Isim 0 856 76 0 0
6 Oransbari 95 876 321 104 0
Jumlah 301 5,113 1,170 621 110

 

  1. KESEHATAN
  2. Jumlah Tenaga Bidang Kesehatan (orang)
NO. KECAMATAN JUMLAH TENAGA MEDIS
DOKTER PARAMEDIS
1 2 3 4
1 Ransiki 3 75
2 Momi Waren 1 50
3 Neney 5
4 Tahota 1 5
5 Dataran Isim 9
6 Oransbari 3 61
Jumlah 8 205
  1. Jumlah Sarana Kesehatan
NO. KECAMATAN   JUMLAH SARANA KESEHATAN*
PUSKESMAS PUSTU RUMAH SAKIT
1 2 3 4 5
1 Ransiki 1 4
2 Momi Waren 1 2
3 Neney 1
4 Tahota 1
5 Dataran Isim 1 6
6 Oransbari 1 6
Jumlah 4 20
 

 

  1. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

 

  1. Pelayanan Tertib Administrasi Kependudukan dengan Menggunakan:
NO KECAMATAN PENGGUNAAN SISTEM SIAK
ONLINE SEMI ONLINE OFFLINE MANUAL
1 2 3 4 5 6
1 Ransiki
2 Oransbari
3 Momi Waren
4 Dataran Isim
5 Tahota
6 Neney
  1. Jumlah Penduduk yang telah Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan
NO JENIS DOKUMEN JUMLAH PENDUDUK YANG MEMILIKI DOKUMEN % KEPEMILIKAN DOKUMEN
TARGET REALISASI
1 2 3 4 5
1. KTP 60 %
2. Akte Kelahiran 100 %

 

 

 

  1. PEREKONOMIAN

 

  1. Jumlah Sarana Perekonomian
NO. KECAMATAN JUMLAH SARANA PEREKONOMIAN
Nama Bank PASAR BANK*
1 2   3 4
1 Ransiki BRI / Bank PAPUA 2 2
2 Oransbari BRI / Bank PAPUA 1 2
3 Momi Waren 0 0
4 Neney 0 0
5 Tahota 0 0
6 Dataran Isim 0 0
Jumlah
  1. Persentase Kemiskinan
NO INDIKATOR JUMLAH
1 2 3
1. PDRB Konstan Perkapita (Dlm jutaan) 174,870.15
2. Persentase Angka Kemiskinan (%)* 67.33
  1. PERHUBUNGAN, TELEKOMUNIKASI DAN ENERGI
NO. KECAMATAN JUMLAH SARANA PERHUBUNGAN, TELEKOMUNIKASI, DAN ENERGI*
KANTOR POS KANTOR TELEKOMUNIKASI KANTOR PLN
1 2 3 4 5
1 Tahota 1 0 0
2 Momi Waren 1 0 1
3 Ransiki 1 1 1
4 Oransbari 1 0 1
5 Dataran Isim 1 0 0
6 Neney 1 0 0
Jumlah 6 1 3
  1. JUMLAH PENDUDUK
NO PENDUDUK DAN RUMAH TANGGA ∑ LAKI-LAKI (Jiwa) ∑ PEREMPUAN (Jiwa) TOTAL

(Jiwa/RT)

Ada Akte

Kelahiran

Tidak Ada Akte

Kelahiran

Jumlah
1 2 3 4 5      
1. Jumlah Penduduk menurut  kelompok umur :
0 – 4 th 658 645 1.303 69 1.234 1.303
5 – 9 th 1.187 1.138 2.325 166 2.159 2.325
10 – 14 th 1.799 1.729 3.528 305 3.223 3.528
15 – 19 th 2.261 2.142 4.403 343 4.060 4.403
20 – 24 th 1.955 1.913 3.868 327 3.541 3.868
25 – 29 th 2.198 2.025 4.223 441 3.782 4.223
30 – 34 th 1.840 2.000 3.840 421 3.419 3.840
35 – 39 th 1.921 1.811 3.732 490 3.242 3.732
40 – 44 th 1.447 1.283 2.730 361 2.369 2.730
45 – 49 th 1.284 1.129 2.413 384 2.029 2.413
50 – 54 th 940 790 1.730 288 1.442 1.730
55 – 59 th 683 559 1.242 219 1.023 1.242
>60 th 988 769 1.757 287 1.470 1.757
JUMLAH 19.161 17.933 37.094 4.101 32.993 37.094
2. ∑ Total Penduduk

Distrik

Oransbari 3469 3738 7207
Ransiki 9175 8083 17258
Neney 1288 1210 2498
Momi Waren 2590 2323 4913
Tahota 758 721 1479
Dataran Isim 1881 1858 3739
19.161 17.933 37.094      
3. Rumah Tangga (KK)
  1. KEUANGAN DAERAH
NO INDIKATOR JUMLAH
TARGET (Rp) REALISASI (Rp) REALISASI (%)
1 2 3  4  5
I TOTAL APBD
1. PAD
a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c. Laba BUMD
d. PAD Lainnya
2. DANA PERIMBANGAN
a. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
b. DAU
c. DAK
d. Dana Perimbangan Dari Provinsi
3. PINJAMAN DAERAH
4. PENERIMAAN LAIN
  Pendapatan Hibah
  Pendapatan Lainnya
  Dana Otonomi Khusus
  Dana Penyesuaian
5. BANTUAN PEMBIAYAAN
a. Dari Pemerintah Provinsi
b. Dari Daerah Induk
6. DANA TUGAS PEMBANTUAN
II TOTAL PENGELUARAN DAERAH
1. Pengeluaran Untuk Belanja Pegawai
2. Pengeluaran Untuk Bidang Pendidikan
3. Pengeluaran Untuk Bidang Kesehatan
4. Pengeluaran Untuk Bidang Adminduk (Pelayanan KTP, KK dan Akte Capil)
5. Pengeluaran Untuk Bidang Infrastruktur(Perumahan dan fasilitas Umum)
6. Pengeluaran Lainnya
   
  Selisih I dan II
  1. PENGALIHAN ASET, PERALATAN,DAN DOKUMEN DARI DAERAH INDUK/PROVINSI
NO JENIS PENGALIHAN JUMLAH

(UNIT)

TGL/BLN/THN NOMOR BERITA ACARA SERAH TERIMA*
T R
1 2 3 4 5 6
1. Aset
2. Peralatan
3. Dokumen

VII.      PENETAPAN BATAS WILAYAH

NO TAHAP PELAKSANAAN TATA BATAS WILAYAH DENGAN SUDAH DILAKSANAKAN BELUM DILAKSANAKAN DALAM PROSES PELAKSANAAN
1 2 3 4 5
A. Kab. Teluk Bintuni
1. Penelitian dokumen
2. Pelacakan batas
3. Pemasangan pilar batas
4. Pengukuran posisi pilar batas
5. Penentuan posisi pilar batas
6. Pembuatan peta batas
7. Penetapan Peraturan Mendagri
B. Kab. Teluk Wondama
1. Penelitian dokumen
2. Pelacakan batas
3. Pemasangan pilar batas
4. Pengukuran posisi pilar batas
5. Penentuan posisi pilar batas
6. Pembuatan peta batas
7. Penetapan Peraturan Mendagri
c. Kab. Pegunungan Arfak
1. Penelitian dokumen
2. Pelacakan batas
3. Pemasangan pilar batas
4. Pengukuran posisi pilar batas
5. Penentuan posisi pilar batas
6. Pembuatan peta batas
7. Penetapan Peraturan Mendagri
D. Kab. Manokwari
1. Penelitian dokumen
2. Pelacakan batas
3. Pemasangan pilar batas
4. Pengukuran posisi pilar batas
5. Penentuan posisi pilar batas
6. Pembuatan peta batas
7. Penetapan Peraturan Mendagri

VIII. SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN

  1. KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN
NO KANTOR KDH/SKPD ∑ GEDUNG/KANTOR STATUS SAAT INI KONDISI
Yang Ada Yang Dibutuhkan Sewa Pinjam Milik Sendiri Memadai Kurang Memadai Tidak Memadai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Bupati Kepala Daerah 1 Unit 1 Unit
2 Dinas Pendidkan, Kebudayaan dan Parawisata 1 Unit 1 Unit
3 Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan 1 Unit 1 Unit
4 Kantor Lingkungan Hidup 1 Unit 1 Unit
5 Bappeda 2 Unit 1 Unit
6 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 Unit 1 Unit
7 Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB 1 Unit 1 Unit
8 Kantor Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat 1 Unit 1 Unit
9 Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
10 Sekretariat Daerah 1 Unit 1 Unit
11 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1 Unit 1 Unit
12 Inspektorat Kabupaten 1 Unit 1 Unit
13 Distrik Oransbari 1 Unit 1 Unit
14 Distrik Ransiki 1 Unit 1 Unit
15 Distrik Momiwaren 1 Unit 1 Unit
16 Distrik Tahota 1 Unit 1 Unit
17 Distrik Neney 1 Unit 1 Unit
18 Distrik Dataran Isim 1 Unit 1 Unit
19 Dinas Pertanian 1 Unit 1 Unit
20 Dinas Perikanan dan Kelautan 1 Unit 1 Unit
  1. KONDISI RUANGAN KANTOR KDH/PEJABAT
NO RUANGAN KANTOR KDH/PEJABAT UKURAN RUANG (m²)
Ruang Kerja Ruang Tamu Ruang Rapat Ruang

Rapat Utama

Ruang Tunggu Ruang Staf Ruang Istirahat Toilet
1 3 4 5 6 7 8 9 10
 1 Bupati Kepala Daerah 12 0 0 0 0 0 0 6
 2 Dinas Pendidkan, Kebudayaan dan Parawisata 10 0 0 0 0 18 0 6
 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan 10 0 9 0 18 0 4
 4 Kantor Lingkungan Hidup 24 0 9 0 0 0 4
 5 Bappeda 10 0 9 0 36 0 4
 6 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10 0 9 0 18 0 4
 7 Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB 10 8 9 0 36 0 4

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 8 Kantor Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat 10 8 9 0 36 0 4
 9 Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 10 8 9 0 18 0 4
 10 Sekretariat Daerah 12 8 9 0 120 0 4
 11 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 10 8 9 0 18 0 4
 12 Inspektorat Kabupaten 10 8 9 0 18 0 6
 13 Distrik Oransbari 12 8 9 0 36 24 6
 14 Distrik Ransiki 12 8 9 0 36 24 6
 15 Distrik Momiwaren 12 8 9 0 36 24 6
16 Distrik Tahota 12 8 9 0 36 24 6
17 Distrik Neney 12 8 9 0 36 24 6
18 Distrik Dataran Isim 12 8 9 0 36 24 6
19 Dinas Pertanian 9 8 9 0 36 24 6
20 Dinas Perikanan dan Kelautan 9 8 9 0 36 0 6

 

3. PERLENGKAPAN KERJA KANTOR KDH DAERAH OTONOM BARU

 

NO RUANG KERJA KANTOR KDH/PEJABAT TELEPON Mesin Faximili Komputer Printer
T R REALISASI

 (% )

T R REALISASI (%) T R REALISASI (%) T R REALISASI (%)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Bupati Kepala Daerah 1 0 1 0 1 1 100.00 1 1 100.00
Dinas Pendidkan, Kebudayaan dan Parawisata 1 0 1 0 5 2 40.00 5 1 20.00
Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan 1 0 1 0 7 1 14.29 7 1 14.29
  Kantor Lingkungan Hidup 1 0 1 0 4 1 25.00 4 1 25.00
  Bappeda 1 0 1 0 4 3 75.00 4 3 75.00
  Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 0 1 0 5 2 40.00 5 2 40.00
  Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB 1 0 1 0 5 4 80.00 5 4 80.00
  Kantor Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat 1 0 1 0 5 1 20.00 5 1 20.00
  Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 1 0 1 0 5 1 20.00 5 1 20.00
  Sekretariat Daerah 1 0 1 0 10 10 100.00 10 10 100.00
  Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1 0 1 0 5 2 40.00 5 2 40.00
  Inspektorat Kabupaten 1 0 1 0 5 5 100.00 5 5 100.00
  Distrik Oransbari 0 0 0 0 2 2 100.00 2 1 50.00
  Distrik Ransiki 0 0 0 0 2 2 100.00 2 1 50.00
  Distrik Momiwaren 0 0 0 0 2 2 100.00 2 1 50.00
  Distrik Tahota 0 0 0 0 2 2 100.00 2 1 50.00
  Distrik Neney 0 0 0 0 2 2 100.00 2 1 50.00
  Distrik Dataran Isim 0 0 0 0 2 2 100.00 2 1 50.00
  Dinas Pertanian 1 0 1 0 5 2 40.00 5 2 40.00
  Dinas Perikanan dan Kelautan 1 0 1 0 5 2 40.001 5 2 40.00
JUMLAH 14 0 0 14 0 0 83 49 66.71 83 42 50.71
  1. RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA
NO DOKUMEN RT/RW PROVINSI

DAN KAB/KOTA

PROVINSI KAB/KOTA
ADA TIDAK ADA DALAM PROSES ADA TIDAK ADA DALAM PROSES
1 2 3 4 5 6 7 8
 

1.

 

Rencana Umum Tata Ruang*

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rencana Rinci Tata Ruang*

 

PEMINDAHAN IBUKOTA
  1. Belum Ada Pemindahan Ibukota.

 

 

 

 

Boundij, 31 Mei 2016

 

BUPATI MANOKWARI SELATAN,

MARKUS WARAN