Luas Wilayah (km²)– Wilayah daratan– Wilayah khusus(hutan lindung, margasatwa,dll)– Wilayah perairanTotal luas wilayah
::::
± 2.812,44 Km²± 985.40 Km² ± 665,75 Km²± 3.468.19 Km²
3.
Ibukota
:
Boundij Distrik Ransiki
4.
Daerah Induk
:
Kabupaten Manokwari
5.
Dasar Hukum Pemekaran
:
UU RI NO 23 Tahun 2012
6.
Proses Pemekaran Melalui Inisiatif
√KEMENTERIAN DALAM NEGERI
√ DPR RI
7.
Nama Kepala Daerah/Penjabat
:
Markus Waran
8.
Tanggal Peresmian
:
22 April 2012
9.
Tanggal Pelantikan DPRD
:
30 Desember 2014
10.
Nama Kepala Daerah Definitif
:
Markus Waran
11.
Tanggal Pelantikan Kepala Daerah Definitif
:
17 April 2016
12.
Pejabat yang bertanggung jawab untuk mengisi inventarisasi data
:
Ketua BAPPEDA Kabupaten Manokwari Selatan
13.
Alamat Kantor – Telepon – Fax – E-Mail
Jln. Sujarwo Condronegoro Ransiki —- —- —-
AKSESIBILITAS MENUJU LOKASI
DARI
KE
JENIS TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN
UMUM
BIAYA (Rp)
CARTER/SEWA
BIAYA (Rp)
Jakarta
Ibukota Provinsi
Pesawat
6,680,000
Ibukota Provinsi
Ibukota Daerah Induk
Darat
50,000
√
2,000,000
Daerah Induk
Daerah Otonom Baru
Darat
50,000
√
2,000,000
TOTAL BIAYA
6,780,000
PETA AKSESIBILITAS MENUJU LOKASI
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
NO
TAHAP PENYUSUNAN SKPD
MASIH DRAFT AWAL
SEDANG DIPROSES
SUDAH SELESAI
KETERANGAN
1
2
3
4
5
6
1.
Peraturan KDH Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
√
Peraturan Bupati(PERBUP)
2.
Peraturan KDH Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
√
Peraturan Bupati(PERBUP)
3.
Peraturan KDH Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
√
Peraturan Bupati(PERBUP)
4.
Peraturan KDH Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Distrik
√
Peraturan Bupati(PERBUP)
5.
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan
√
√
Peraturan Daerah(PERDA)
6.
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan TentangPembentukan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan
√
√
Peraturan Daerah(PERDA)
7.
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan TentangSekretariat Daerah dan Sekretariat DPRDdi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan
√
√
Peraturan Daerah(PERDA)
8.
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tentang Distrik
√
√
Peraturan Daerah(PERDA)
9.
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tentang Bangunan Gedung Di Kabupaten Manokwari Selatan
√
√
Peraturan Daerah(PERDA)
10.
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tentang Rancana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
√
√
Peraturan Daerah(PERDA)
11.
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bantuan
√
√
Peraturan Daerah(PERDA)
12.
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Bantuan
√
√
Peraturan Daerah(PERDA)
13.
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedeesaan dan Perkotaan
√
√
Peraturan Daerah(PERDA)
14.
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tentang Pajak Hotel
√
√
Peraturan Daerah(PERDA)
15.
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tentang Pajak Restoran
√
√
Peraturan Daerah(PERDA)
16.
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tentang Pajak Hiburan
√
√
Peraturan Daerah(PERDA)
17.
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tentang Pajak Penerangan Jalan
√
√
Peraturan Daerah(PERDA)
18.
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tentang Pajak Reklame
√
√
Peraturan Daerah(PERDA)
19.
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
√
√
Peraturan Daerah(PERDA)
20.
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tentang Retribusi Gangguan
√
√
Peraturan Daerah(PERDA)
21.
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan
√
√
Peraturan Daerah(PERDA)
2 BESARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
NO
BESARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH
DINAS DAERAH
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
1
2
3
3
1.
2 Asisten dan 8 Bagian
7 Dinas
5 Lembaga Teknis
2.
6 Distrik
DATA PERSONIL
PENGALIHAN PERSONIL
NO
ASAL PERSONIL
TARGET PENGALIHAN (ORG)
REALISASI TAHUN 2015
REKAPITULASI MUTASI PNS*
PERSENTASE(%)
1
2
3
4
5
1.
DAERAH LAIN :
A. PUSAT
0
11
100
B. PROVINSI
10
15
150
C. KAB/KOTA
10
19
190
2.
KABUPATEN INDUK
621
606
97.58
641
651
101.56
PENGISIAN PERSONIL (PNS) SECARA KESELURUHAN
NO.
SATUAN KERJADAN/ATAU KECAMATAN
∑ PNS
JUMLAH
GOLONGAN I
GOLONGAN II
GOLONGAN III
GOLONGAN IV
TINGKAT PENDIDIKAN
TINGKAT PENDIDIKAN
TINGKAT PENDIDIKAN
TINGKAT PENDIDIKAN
SD
SMP
SMP
SMA
D3
SMA
D3
S1
S2
D3
S1
S2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
I.
Distrik
1.
Oransbari
9
14
2
1
4
30
2
Ransiki
9
4
4
4
2
23
3
Momi Waren
1
8
1
3
13
4
Neney
1
5
3
1
6
16
5
Tahota
4
1
1
1
7
6
Dataran Isim
5
3
6
14
II.
Sekretariat
1
Sekretariat Daerah
3
2
3
21
7
3
39
2
Sekretariat DPRD
3
1
8
1
13
3
Sekretariat KPU
1
3
1
5
III.
Dinas Daerah
1
Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Parawisata
45
9
35
11
64
26
23
1
214
2
Dinas Kesehatan
1
34
35
13
3
1
87
3
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1
12
1
14
4
Dinas Kelautan dan Perikanan
2
12
1
15
5
Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan
6
14
1
21
6
Dinas Pertanian
4
1
8
10
3
26
7
Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana
12
2
14
IV.
Lembaga Teknis Daerah
1
Inspektorat Kabupaten
1
9
1
1
12
2
Badan Perencanaan Pembangunan
2
1
2
1
11
2
19
3
Kantor Lingkungan Hidup
1
3
1
5
4
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
2
1
2
5
5
Kantor Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
1
1
1
4
1
8
TOTAL
20
19
18
119
20
94
29
195
1
26
43
7
591
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
PENGISIAN UNSUR PIMPINAN DPRD
NO
KETUA/WAKIL KETUA
KETERANGAN
∑ TARGET
∑ REALISASI
1
2
3
4
1
1
1
1 Ketua
2
2
2
2 Wakil Ketua
Jumlah
3
3
3
PENGISIAN UNSUR ANGGOTA DPRD
NO
ANGGOTA DPRD
KETERANGAN
∑ TARGET
∑ REALISASI
1
2
3
4
20
19
1 orang tidak dilantik
Jumlah
20
19
19 orang dilantik berdasarkan SK. Gubernur Propinsi Papua Barat, No. 171.2/264/12/2014
PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB & URUSAN PILIHAN (PELAYANAN DASAR)
SKPD YANG TELAH DIBENTUK
NO
NAMA/NOMENKLATUR SKPD
URUSAN WAJIB YANG SUDAH TERBENTUK DLM SKPD
URUSAN PILIHAN YANG SUDAH TERBENTUK DLM SKPD
RINCIAN URUSAN
RINCIAN URUSAN
1
2
3
4
1.
Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Parawisata
Pendidikan dan Kebudayaan
Parawisata
2.
Dinas Kesehatan
Kesehatan
3.
Dinas PU dan Perhubungan
Pekerjaan Umum dan Perhubungan
4.
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sosial dan Tenaga Kerja
Transmigrasi
5.
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Dan KB
Kependudukan dan Catatan Sipil
6.
Dinas Pertanian
Pertanian dan Kehutanan
7.
Dinas Perikanan dan Kelautan
Perikanan
8.
Bappeda
Perencanaan Pembangunan
9.
Badan Penangulangan Bencana Daerah
Penangulangan Bencana
10.
Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
11.
Kantor Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup
12.
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlingdungan Masyarakat
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
13.
Kantor Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
Pemberdayaan Masyarakat
14.
Inspektorat
Pemerintahan Umum
15.
Sekretariat Daerah :
Asisten Pemerintahan dan Kesra
– Bagian Pemerintahan
– Bagian Kesejahteraan Rakyat
– Bagian Perekonomian
Asisten Administrasi
– Bagian Keuangan
– Bagian Organisasi dan Hukum
– Bagian Kepegawaian
– Bagian Umum
16.
Sekretariat DPRD– Bagian Keuangan– Bagian Rapat Risalah dan Produk Hukum– Bagian Umum
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian serta Urusan
17.
Sekretariat KPU
Penyelenggaraan Pemilukada
18.
Distrik Oransbari
19.
Distrik Ransiki
20.
Distrik Momi Waren
21.
Distrik Neney
22.
Distrik Tahota
23.
Distrik Dataran Isim
PENDIDIKAN
Jumlah Tenaga Pendidik/Guru
NO.
DISTRIK
TENAGA PENDIDIK TK/Sederajat
TENAGA PENDIDIK SD/Sederajat
TENAGA PENDIDIKSLTP/Sederajat
TENAGA PENDIDIK SMU/Sederajat
TENAGA PENDIDIK SMK/Sederajat
SMA/ SPG
D2
D3
S1
S2
total
SMA/ SPG
D2
D3
S1
S2
total
D1
D3
S1
S2
total
D3
S1
S2
total
D3
S1
S2
total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1
Ransiki
8
1
1
10
24
2
2
21
1
50
1
2
27
1
31
1
26
1
28
2
12
14
2
Momi Waren
4
3
1
8
27
4
5
18
54
25
25
21
21
3
Neney
29
8
37
8
8
15
15
4
Tahota
3
1
4
5
Dataran Isim
9
7
16
7
7
6
Oransbari
6
3
9
27
7
1
30
65
1
16
17
17
17
Jumlah
18
4
5
27
119
13
8
85
1
226
2
2
83
1
88
1
79
1
81
2
12
14
TOTAL
436
Jumlah Siswa Pertingkat Pendidikan
NO.
KECAMATAN
JUMLAH SISWA PERTINGKAT PENDIDIKAN
TK
SD
SLTP
SMU
SMK
1
2
3
4
5
6
7
1
Ransiki
125
1511
530
248
110
2
Momi Waren
81
817
161
160
0
3
Neney
0
901
82
109
0
4
Tahota
0
152
0
0
0
5
Dataran Isim
0
856
76
0
0
6
Oransbari
95
876
321
104
0
Jumlah
301
5,113
1,170
621
110
KESEHATAN
Jumlah Tenaga Bidang Kesehatan (orang)
NO.
KECAMATAN
JUMLAH TENAGA MEDIS
DOKTER
PARAMEDIS
1
2
3
4
1
Ransiki
3
75
2
Momi Waren
1
50
3
Neney
–
5
4
Tahota
1
5
5
Dataran Isim
–
9
6
Oransbari
3
61
Jumlah
8
205
Jumlah Sarana Kesehatan
NO.
KECAMATAN
JUMLAH SARANA KESEHATAN*
PUSKESMAS
PUSTU
RUMAH SAKIT
1
2
3
4
5
1
Ransiki
1
4
–
2
Momi Waren
1
2
–
3
Neney
–
1
–
4
Tahota
–
1
–
5
Dataran Isim
1
6
–
6
Oransbari
1
6
–
Jumlah
4
20
–
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pelayanan Tertib Administrasi Kependudukan dengan Menggunakan:
NO
KECAMATAN
PENGGUNAAN SISTEM SIAK
ONLINE
SEMI ONLINE
OFFLINE
MANUAL
1
2
3
4
5
6
1
Ransiki
√
2
Oransbari
√
3
Momi Waren
√
4
Dataran Isim
√
5
Tahota
√
6
Neney
√
Jumlah Penduduk yang telah Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan
NO
JENIS DOKUMEN
JUMLAH PENDUDUK YANG MEMILIKI DOKUMEN
% KEPEMILIKAN DOKUMEN
TARGET
REALISASI
1
2
3
4
5
1.
KTP
60 %
2.
Akte Kelahiran
100 %
PEREKONOMIAN
Jumlah Sarana Perekonomian
NO.
KECAMATAN
JUMLAH SARANA PEREKONOMIAN
Nama Bank
PASAR
BANK*
1
2
3
4
1
Ransiki
BRI / Bank PAPUA
2
2
2
Oransbari
BRI / Bank PAPUA
1
2
3
Momi Waren
0
0
4
Neney
0
0
5
Tahota
0
0
6
Dataran Isim
0
0
Jumlah
Persentase Kemiskinan
NO
INDIKATOR
JUMLAH
1
2
3
1.
PDRB Konstan Perkapita (Dlm jutaan)
174,870.15
2.
Persentase Angka Kemiskinan (%)*
67.33
PERHUBUNGAN, TELEKOMUNIKASI DAN ENERGI
NO.
KECAMATAN
JUMLAH SARANA PERHUBUNGAN, TELEKOMUNIKASI, DAN ENERGI*
KANTOR POS
KANTOR TELEKOMUNIKASI
KANTOR PLN
1
2
3
4
5
1
Tahota
1
0
0
2
Momi Waren
1
0
1
3
Ransiki
1
1
1
4
Oransbari
1
0
1
5
Dataran Isim
1
0
0
6
Neney
1
0
0
Jumlah
6
1
3
JUMLAH PENDUDUK
NO
PENDUDUK DAN RUMAH TANGGA
∑ LAKI-LAKI (Jiwa)
∑ PEREMPUAN (Jiwa)
TOTAL(Jiwa/RT)
Ada AkteKelahiran
Tidak Ada AkteKelahiran
Jumlah
1
2
3
4
5
1.
Jumlah Penduduk menurut kelompok umur :
0 – 4 th
658
645
1.303
69
1.234
1.303
5 – 9 th
1.187
1.138
2.325
166
2.159
2.325
10 – 14 th
1.799
1.729
3.528
305
3.223
3.528
15 – 19 th
2.261
2.142
4.403
343
4.060
4.403
20 – 24 th
1.955
1.913
3.868
327
3.541
3.868
25 – 29 th
2.198
2.025
4.223
441
3.782
4.223
30 – 34 th
1.840
2.000
3.840
421
3.419
3.840
35 – 39 th
1.921
1.811
3.732
490
3.242
3.732
40 – 44 th
1.447
1.283
2.730
361
2.369
2.730
45 – 49 th
1.284
1.129
2.413
384
2.029
2.413
50 – 54 th
940
790
1.730
288
1.442
1.730
55 – 59 th
683
559
1.242
219
1.023
1.242
>60 th
988
769
1.757
287
1.470
1.757
JUMLAH
19.161
17.933
37.094
4.101
32.993
37.094
2.
∑ Total PendudukDistrik
Oransbari
3469
3738
7207
Ransiki
9175
8083
17258
Neney
1288
1210
2498
Momi Waren
2590
2323
4913
Tahota
758
721
1479
Dataran Isim
1881
1858
3739
19.161
17.933
37.094
3.
Rumah Tangga (KK)
KEUANGAN DAERAH
NO
INDIKATOR
JUMLAH
TARGET (Rp)
REALISASI (Rp)
REALISASI (%)
1
2
3
4
5
I
TOTAL APBD
1.
PAD
a.
Pajak Daerah
b.
Retribusi Daerah
c.
Laba BUMD
d.
PAD Lainnya
2.
DANA PERIMBANGAN
a.
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
b.
DAU
c.
DAK
d.
Dana Perimbangan Dari Provinsi
3.
PINJAMAN DAERAH
–
–
4.
PENERIMAAN LAIN
Pendapatan Hibah
Pendapatan Lainnya
Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian
5.
BANTUAN PEMBIAYAAN
a.
Dari Pemerintah Provinsi
b.
Dari Daerah Induk
6.
DANA TUGAS PEMBANTUAN
II
TOTAL PENGELUARAN DAERAH
1.
Pengeluaran Untuk Belanja Pegawai
2.
Pengeluaran Untuk Bidang Pendidikan
3.
Pengeluaran Untuk Bidang Kesehatan
4.
Pengeluaran Untuk Bidang Adminduk (Pelayanan KTP, KK dan Akte Capil)
5.
Pengeluaran Untuk Bidang Infrastruktur(Perumahan dan fasilitas Umum)
6.
Pengeluaran Lainnya
Selisih I dan II
PENGALIHAN ASET, PERALATAN,DAN DOKUMEN DARI DAERAH INDUK/PROVINSI
NO
JENIS PENGALIHAN
JUMLAH(UNIT)
TGL/BLN/THN
NOMOR BERITA ACARA SERAH TERIMA*
T
R
1
2
3
4
5
6
1.
Aset
2.
Peralatan
3.
Dokumen
VII. PENETAPAN BATAS WILAYAH
NO
TAHAP PELAKSANAAN TATA BATAS WILAYAH DENGAN
SUDAH DILAKSANAKAN
BELUM DILAKSANAKAN
DALAM PROSES PELAKSANAAN
1
2
3
4
5
A.
Kab. Teluk Bintuni
1.
Penelitian dokumen
√
–
–
2.
Pelacakan batas
√
–
–
3.
Pemasangan pilar batas
√
–
–
4.
Pengukuran posisi pilar batas
√
–
–
5.
Penentuan posisi pilar batas
√
–
–
6.
Pembuatan peta batas
√
–
–
7.
Penetapan Peraturan Mendagri
–
√
–
B.
Kab. Teluk Wondama
1.
Penelitian dokumen
–
√
–
2.
Pelacakan batas
–
√
–
3.
Pemasangan pilar batas
–
√
–
4.
Pengukuran posisi pilar batas
–
√
–
5.
Penentuan posisi pilar batas
–
√
–
6.
Pembuatan peta batas
–
√
–
7.
Penetapan Peraturan Mendagri
–
√
–
c.
Kab. Pegunungan Arfak
1.
Penelitian dokumen
√
–
–
2.
Pelacakan batas
√
–
–
3.
Pemasangan pilar batas
–
√
–
4.
Pengukuran posisi pilar batas
–
√
–
5.
Penentuan posisi pilar batas
–
√
–
6.
Pembuatan peta batas
–
√
–
7.
Penetapan Peraturan Mendagri
–
√
–
D.
Kab. Manokwari
1.
Penelitian dokumen
√
–
–
2.
Pelacakan batas
√
–
–
3.
Pemasangan pilar batas
–
√
–
4.
Pengukuran posisi pilar batas
–
√
–
5.
Penentuan posisi pilar batas
–
√
–
6.
Pembuatan peta batas
–
√
–
7.
Penetapan Peraturan Mendagri
–
√
–
VIII. SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN
KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN
NO
KANTOR KDH/SKPD
∑ GEDUNG/KANTOR
STATUS SAAT INI
KONDISI
Yang Ada
Yang Dibutuhkan
Sewa
Pinjam
Milik Sendiri
Memadai
Kurang Memadai
Tidak Memadai
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Bupati Kepala Daerah
1 Unit
1 Unit
–
–
√
–
√
–
2
Dinas Pendidkan, Kebudayaan dan Parawisata
1 Unit
1 Unit
√
–
–
–
√
–
3
Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan
1 Unit
1 Unit
–
√
–
–
√
–
4
Kantor Lingkungan Hidup
1 Unit
1 Unit
–
√
–
–
√
–
5
Bappeda
2 Unit
1 Unit
–
√
–
–
√
–
6
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 Unit
1 Unit
–
–
–
–
√
–
7
Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB
1 Unit
1 Unit
√
√
–
–
√
–
8
Kantor Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat
1 Unit
1 Unit
–
√
–
–
√
–
9
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
–
√
–
–
√
10
Sekretariat Daerah
1 Unit
1 Unit
–
–
√
–
√
–
11
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
1 Unit
1 Unit
–
√
–
–
√
–
12
Inspektorat Kabupaten
1 Unit
1 Unit
–
√
–
√
–
–
13
Distrik Oransbari
1 Unit
1 Unit
–
–
√
√
–
–
14
Distrik Ransiki
1 Unit
1 Unit
–
–
√
√
–
–
15
Distrik Momiwaren
1 Unit
1 Unit
–
–
√
√
–
–
16
Distrik Tahota
1 Unit
1 Unit
–
–
√
√
–
–
17
Distrik Neney
1 Unit
1 Unit
–
√
–
–
√
–
18
Distrik Dataran Isim
1 Unit
1 Unit
–
–
√
√
–
–
19
Dinas Pertanian
1 Unit
1 Unit
–
√
–
–
√
–
20
Dinas Perikanan dan Kelautan
1 Unit
1 Unit
√
–
–
–
√
–
KONDISI RUANGAN KANTOR KDH/PEJABAT
NO
RUANGAN KANTOR KDH/PEJABAT
UKURAN RUANG (m²)
Ruang Kerja
Ruang Tamu
Ruang Rapat
RuangRapat Utama
Ruang Tunggu
Ruang Staf
Ruang Istirahat
Toilet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Bupati Kepala Daerah
12
0
0
0
0
0
0
6
2
Dinas Pendidkan, Kebudayaan dan Parawisata
10
0
0
0
0
18
0
6
3
Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan
10
0
9
0
18
0
4
4
Kantor Lingkungan Hidup
24
0
9
0
0
0
4
5
Bappeda
10
0
9
0
36
0
4
6
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10
0
9
0
18
0
4
7
Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB
10
8
9
0
36
0
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8
Kantor Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat
10
8
9
0
36
0
4
9
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
10
8
9
0
18
0
4
10
Sekretariat Daerah
12
8
9
0
120
0
4
11
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
10
8
9
0
18
0
4
12
Inspektorat Kabupaten
10
8
9
0
18
0
6
13
Distrik Oransbari
12
8
9
0
36
24
6
14
Distrik Ransiki
12
8
9
0
36
24
6
15
Distrik Momiwaren
12
8
9
0
36
24
6
16
Distrik Tahota
12
8
9
0
36
24
6
17
Distrik Neney
12
8
9
0
36
24
6
18
Distrik Dataran Isim
12
8
9
0
36
24
6
19
Dinas Pertanian
9
8
9
0
36
24
6
20
Dinas Perikanan dan Kelautan
9
8
9
0
36
0
6
3. PERLENGKAPAN KERJA KANTOR KDH DAERAH OTONOM BARU
NO
RUANG KERJA KANTOR KDH/PEJABAT
TELEPON
Mesin Faximili
Komputer
Printer
T
R
REALISASI (% )
T
R
REALISASI (%)
T
R
REALISASI (%)
T
R
REALISASI (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Bupati Kepala Daerah
1
0
–
1
0
–
1
1
100.00
1
1
100.00
Dinas Pendidkan, Kebudayaan dan Parawisata
1
0
–
1
0
–
5
2
40.00
5
1
20.00
Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan
1
0
–
1
0
–
7
1
14.29
7
1
14.29
Kantor Lingkungan Hidup
1
0
–
1
0
–
4
1
25.00
4
1
25.00
Bappeda
1
0
–
1
0
–
4
3
75.00
4
3
75.00
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1
0
–
1
0
–
5
2
40.00
5
2
40.00
Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB
1
0
–
1
0
–
5
4
80.00
5
4
80.00
Kantor Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat
1
0
–
1
0
–
5
1
20.00
5
1
20.00
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
